Suchergebnisse

The role of sea transport is still quite small in supporting the economic activities, which consequently gives a relatively small contribution to poverty reduction. From the network side, sea transport reaches most cities and towns in Indonesia. However, the quality of service both in port and during the trip still needs to be improved. Most of the poor live in the Eastern part of Indonesia that has the characteristics of archipelago, so the sea transportation has a great chance to participate in poverty alleviation programs in this area. Government, through the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Poverty Reduction (MP3KI), has provided great opportunities for the development of infrastructure as one of the assets that should be developed in the reduction of poverty. Through the SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats), several strategies can take are: Keep in sea transport development strategy of optimizing both intermodal and multimodal scheme so as to play a major role in poverty alleviation in Indonesia, There needs to be policies that favor (affirmative policy) to the marine transport modes, so that may play a role in poverty alleviation, especially in eastern Indonesia.

Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia meningkat secara tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,29% per tahun dalam periode 2006 – 2013. Besaran subsidi mengambil porsi antara 22% hingga 39,7% terhadap APBN pada periode tersebut. Tingginya besaran subsidi tersebut menimbulkan beban berat pada anggaran pemerintah pusat. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pemerintah adalah dengan mengurangi jumlah subsidi yang diberikan. Pengurangan subsidi tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lebih produktif, salah satunya dalam bentuk insentif fiscal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Mekanisme pemberian insentif kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi konsumsi BBM. Metode perhitungan besaran insentif dapat dilakukan dengan beberapa skenario dengan mempertimbangkan penghematan anggaran pemerintah karena pengurangan subsidi dan perubahan Dead Weight Loss (DWL) sebagai kerugian yang timbul karena alokasi anggaran yang tidak tepat.
Hasil perhitungan besaran insentif fiskal berdasarkan skenario harga BBM memperlihatkan adanya perbedaan cukup signifikan antara skenario 1 yang berbasis besaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan skenario 3 yang berbasis pada besaran DWL. Alternatifnya, dapat diperhitungkan besaran insentif berdasarkan proporsi pengurangan DWL dibandingkan penghematan anggaran. Hasil perhitungan berdasarkan skenario ini memperlihatkan besaran insentif antara Rp1,2 tilyun (pada harga bensin Rp7.100) hingga Rp3,3 trilyun (pada harga bensin Rp9.500 atau subsidi dicabut). Sementara pada solar, besarannya antara Rp1,08 trilyun (pada harga solar Rp7.100) hingga Rp2,97 trilyun (pada harga solar Rp9.500 atau subsidi dicabut). Besaran ini relatif moderat dan dapat menjadi acuan dalam pemberian insentif kepada daerah.